Sumenep | Patroli NEWS Drainase di Desa Galis, Kecamatan Giligenting, yang baru saja dibangun lewat Dana Desa (DD), kini sudah dalam kondisi rusak parah. Proyek ini bukan hanya gagal secara fisik, tapi juga secara moral. Pasalnya, Kepala Desa Galis, Akhmad Safri Wiarda, justru berdalih hujan deras sebagai penyebab utama, sebagaimana disampaikan dalam klarifikasinya di FalihMedia.com (21/3/2025).
Tanpa membawa data teknis, dokumen pelaksanaan, apalagi bukti rencana perbaikan, Safri menyebut kerusakan disebabkan oleh curah hujan tinggi dan kondisi tanah labil. Ia berjanji perbaikan akan dilakukan setelah Idul Fitri.
“Kondisi cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi menyebabkan drainase mengalami kerusakan,” kata Safri, dikutip dari FalihMedia.com.
Namun, klarifikasi tersebut justru dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap akal sehat masyarakat. Kritik paling tajam datang dari (Logis Independen Sumenep) melalui juru bicaranya, Asmui.
“Klarifikasi itu bukan hanya asal bunyi, tapi juga menghina kecerdasan publik. Jangan jadikan hujan sebagai kambing hitam. Kalau setiap proyek rusak karena hujan, itu artinya kualitas bangunan buruk, dan anggaran patut dipertanyakan,” tegas Asmui, Sabtu (23/3/2025).
Asmui menyebut, proyek tersebut tidak hanya diduga gagal secara teknis, tapi juga dari segi transparansi. Hingga kini, tidak ada rincian anggaran yang dipublikasikan, tidak ada nama pelaksana proyek yang diumumkan, dan tidak ada dokumen rencana perbaikan yang bisa diakses publik.
“Kalau benar mau perbaiki, mana RKPDes-nya? Mana APBDes Perubahan? Mana surat tugas teknisnya? Publik butuh kejelasan, bukan omong kosong di media,” tegasnya lagi.
Asmui juga menyentil Camat Giligenting dan pendamping desa yang dinilai diam seribu bahasa, padahal memiliki fungsi penting dalam pengawasan pembangunan.
“Camat dan pendamping desa seolah jadi patung. Fungsi pengawasan mereka ke mana? Jangan-jangan memang ada pembiaran sistematis,” sindirnya.
Asmui menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dibiarkan. Asmui menuntut audit terbuka oleh inspektorat, serta keterlibatan aparat penegak hukum jika ada indikasi penyimpangan.
“Ini uang rakyat. Kalau ada permainan, bongkar! Kalau kepala desa tak mampu bertanggung jawab secara terbuka, lebih baik mundur. Desa bukan milik pribadi,” pungkasnya.
Tim media beberapa waktu lalu mencoba meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Desa Galis, kembali menemui jawaban yang normatif. Saat dimintai rincian anggaran, Safri hanya menyampaikan bahwa dirinya belum siap memberikan informasi.
“Saya belum bisa memberikan rincian anggaran sekarang, nanti saya cek dulu,” tukasnya.
