Sumenep | patroli e-NEWS Keberadaan Penjabat (Pj) Kepala Desa di sejumlah desa di Kabupaten Sumenep disorot lantaran tak mampu menjalankan tugas secara optimal. Meskipun secara struktural memiliki kewenangan penuh, namun dalam praktiknya, banyak Pj justru tidak berdaya mengambil kebijakan. Pemerintahan desa pun berjalan tanpa arah yang jelas.
Salah satu Pj Kades yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa arah kebijakan desa kerap tidak diambil berdasarkan pertimbangan Pj, melainkan dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar di lingkungan desa.
“Kondisinya seperti ini mas, saya hanya menjalankan yang ada. Tapi kenyataannya, arah desa tetap ditentukan oleh pihak yang sebelumnya pernah menjabat,” ungkapnya.
Ia juga menyebut bahwa beberapa koleganya mengalami situasi serupa. “Kami ini hanya formalitas saja. Terlihat menjabat, tapi keputusan-keputusan penting bukan kami yang ambil,” jelasnya.
Menurutnya, posisi Pj Kepala Desa sangat rentan. “Kalau mengambil sikap tegas, khawatir timbul gesekan yang tidak baik. Jadi saya memilih untuk diam,” lanjutnya.
Fenomena ini dikhawatirkan akan merusak tatanan pemerintahan desa secara menyeluruh. Dengan Pj Kades yang tidak leluasa menjalankan kewenangannya, pelayanan masyarakat dan pembangunan desa berisiko stagnan.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, belum membuahkan hasil. Dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp yang berstatus centang dua, tidak ada respon yang diberikan.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Ahmad Juhari, menyatakan bahwa Pj Kepala Desa harus mampu menjalankan peran dan fungsinya secara utuh.
“Kalau ada Pj yang merasa terganggu oleh intervensi atau tekanan pihak lain, dan akhirnya tidak bisa bekerja dengan baik, maka ia tidak layak memimpin,” tegasnya.
Ia berjanji akan membahas hal ini lebih lanjut di internal Komisi I, termasuk melakukan komunikasi dengan DPMD.
“Pemerintah daerah harus mengevaluasi total penempatan Pj Kades. Jangan hanya karena faktor kedekatan, lalu mengorbankan kualitas kepemimpinan di desa,” pungkasnya,
Reporter | Sahawi
