Sumenep | Jakarta Patroli e-NEWS Kasus terbesar BSPS di kabupaten Sumenep Belum Selesai Kini dihebohkan lagi Dengan Skandal Dugaan korupsi yang lebih besar Di kota keris Ujung Timur pulau madura.
Kasus Dugaan penyelewengan dana dalam program P3-TGAI (Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) Program yang seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pertanian, justru diduga menjadi ladang basah bagi para oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi, bahkan hingga merugikan masyarakat secara luas.
Modusnya Hampir sama dengan kasus Terbesar di kabupaten sumenep BSPS yang sedang ditangani oleh kejaksaan tinggi jawa timur ( kejati )
Investigasi awal dan keterangan seorang kepala desa (Kades) yang menjadi saksi kunci, mengungkap modus operandi yang sangat sistematis. Kades tersebut menuturkan bahwa dari total anggaran Rp150 juta yang seharusnya digunakan untuk proyek di desanya, dana yang benar-benar bisa ia gunakan hanya sebesar Rp57,5 juta, atau sekitar 38% dari total pagu anggaran. Sisanya, yaitu Rp92,5 juta, ludes dipotong untuk berbagai “pos” yang tidak jelas.
Kades ini merinci, ia dipaksa menyetor sejumlah uang kepada berbagai pihak:
Rp78 juta kepada seorang oknum berinisial H.R.
Rp10 juta kepada pendamping program.
Rp2,5 juta untuk biaya legalitas/badan hukum.
Rp2 juta untuk ongkos perjalanan ke Surabaya.
“Saya sampai harus berhutang demi menyelesaikan proyek ini, karena dananya habis dipotong di awal,” keluh sang kepala desa. Kondisi ini membuat proyek dikerjakan asal-asalan, jauh di bawah standar teknis yang ditetapkan, dan berdampak langsung pada kualitas infrastruktur yang tidak maksimal.
Salah satu fakta yang paling mengejutkan adalah keterlibatan oknum berinisial H.R. Sosok ini diduga merupakan pemain lama yang juga terlibat dalam skandal korupsi BSPS di Sumenep. Hal ini mengindikasikan adanya sindikat terstruktur yang memanfaatkan program-program pemerintah untuk keuntungan pribadi.
Menurut Kades saksi, ia memiliki bukti kuat berupa rekaman suara, percakapan, dan dokumen yang dapat menguatkan dugaan keterlibatan H.R.
Kondisi ini tidak hanya terjadi di satu desa. Di beberapa desa lain, sisa dana yang digunakan untuk pekerjaan proyek hanya berkisar 45% dari pagu anggaran. Ini menjelaskan mengapa banyak proyek P3-TGAI yang baru berjalan sebentar sudah mengalami kerusakan dan tidak berfungsi dengan baik.
Badrul Aini dari GARDASATU Jatim mengungkapkan keprihatinannya. Ia merasa kasihan kepada para kepala desa yang menjadi korban, terpaksa berhutang dan menghasilkan pekerjaan yang buruk hanya karena dana proyek dipotong begitu besar di muka. “Bagaimana mau bagus hasilnya kalau sudah ada fee proyek sampai 60-70%? Mereka jadi korban hanya karena ingin membangun desanya,” tegasnya.
Skandal ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengkhianati harapan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program-program pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat dan berbagai pihak mendesak penegak hukum, baik di tingkat Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk segera bertindak. Pembongkaran tuntas dan penyeretan para pelaku ke pengadilan adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memberikan efek jera. Jika tidak, “aroma busuk” skandal korupsi ini dikhawatirkan akan terus menyebar dan merusak program-program pembangunan lainnya.
Reporter | TIM
